PDIP menegaskan tidak merasa ditinggalkan setelah sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertemu membahas revisi Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan bahwa perbedaan posisi politik tidak seharusnya menghalangi komunikasi demi kepentingan bangsa.

Menurut Komarudin, pertemuan elite partai koalisi merupakan hal yang wajar dilakukan dalam dunia politik.

Kendati demikian, pembahasan RUU Pemilu pada akhirnya harus dilakukan melalui DPR karena aturan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Ia menyebut pembahasan regulasi pemilu selama ini lazim dilaksanakan di Komisi II DPR berdasarkan pengalaman dua periode berada di komisi tersebut.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah dikabarkan telah bertemu untuk membahas RUU Pemilu dengan salah satu isu terkait ambang batas parlemen.

Sekjen Gerindra Sugiono membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyebutkan bahwa partainya sepakat mengenai ambang batas parlemen sebesar 5 persen.

Dalam pertemuan para elite partai koalisi tersebut, salah satu isu utama yang dibicarakan ialah mengenai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Sekjen Partai Gerindra Sugiono membenarkan adanya agenda pembahasan tersebut dan menyatakan partainya sepakat menetapkan angka ambang batas parlemen sebesar 5 persen.