Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan jadwal pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Pemanggilan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk.

Lembaga antirasuah meminta publik untuk menunggu perkembangan proses penyidikan yang sedang berjalan saat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap pemanggilan saksi selalu mempertimbangkan kebutuhan penyidik.

Penyidik akan menganalisis keterangan serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu mengusut perkara tersebut.

Posisi Nusron Wahid menjadi perhatian publik menyusul penangkapan empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya.

Empat orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Keempat orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut melibatkan sejumlah figur yang kini telah berstatus hukum tetap sebagai tersangka.

Mereka yang ditangkap dan ditetapkan sebagai pihak penerima suap dalam perkara pengurusan Hak Guna Bangunan ini terdiri dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

KPK menegaskan proses hukum lanjutan akan terus dikembangkan secara profesional.