Korps Lalu Lintas Polri menyatakan bahwa informasi tentang penertiban kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 adalah hoaks.

Informasi bohong tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial dengan narasi melibatkan tim gabungan polisi dan perusahaan pembiayaan.

Pemeriksaan kendaraan di jalan memiliki ketentuan dan prosedur resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Petugas di lapangan wajib mengantongi surat perintah tugas serta mengenakan seragam resmi ketika melaksanakan pemeriksaan.

Selain itu, dokumen BPKB tidak termasuk ke dalam daftar dokumen yang wajib ditunjukkan saat pengendara melintas di jalan raya.

Aturan mengenai penggeledahan rumah juga ditegaskan hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan tindak pidana.

Tunggakan pajak kendaraan warga tidak bisa serta-merta dijadikan alasan hukum bagi petugas untuk menggeledah rumah secara paksa.

Eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia wajib mematuhi mekanisme undang-undang serta putusan pengadilan.

Masyarakat diimbau agar selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri dan Samsat sebelum mempercayainya.