Pergantian Menteri Keuangan dinilai tidak otomatis menyelesaikan persoalan fundamental fiskal di Indonesia.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto menyatakan tantangan fiskal lebih bersifat struktural.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara.

Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Pengalaman Suahasil dalam pengelolaan APBN menjadi modal institusional untuk menjalani masa transisi.

Namun, perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh.

Tantangan Kredibilitas dan Ruang Fiskal

Tantangan pertama bagi menteri baru adalah mengembalikan kredibilitas asumsi makro dan menjaga ruang fiskal.

APBN menghadapi tekanan karena sejumlah asumsi makro tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan aktual.

Nilai tukar rupiah bergerak di atas asumsi Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak berada di atas asumsi.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta bunga utang valuta asing.

Utang pemerintah telah menembus Rp10.294 triliun dengan beban bunga sekitar Rp599 triliun per tahun.

Selain itu, penerimaan negara belum tumbuh secepat perekonomian dan rasio pajak masih berada di kisaran 12 persen.

Kesehatan Fiskal dan Kualitas Belanja

Kesehatan fiskal dinilai tidak cukup diukur hanya dari angka defisit yang tercantum dalam APBN.

Pemerintah perlu menghitung kewajiban yang berpotensi menjadi beban APBN pada masa mendatang.

Akhmad Akbar juga mengingatkan agar konsolidasi fiskal tidak dilakukan dengan memindahkan tekanan ke daerah.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas belanja negara agar setiap rupiah menghasilkan manfaat terukur.