Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam masalah kebakaran hutan dan lahan.

Sebanyak 26 perusahaan kini telah dibekukan izin usahanya oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa puluhan perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak.

Pihaknya membuka peluang koordinasi dengan kepolisian untuk melanjutkan proses hukum jika ditemukan indikasi pidana.

Selain sanksi pencabutan izin, tercatat ada 46 kasus karhutla yang saat ini masih dalam proses penanganan internal.

Kasus tersebut melibatkan 15 korporasi serta 31 perorangan dengan status penanganan yang berbeda-beda.

Pemerintah mencatat tren peningkatan kebakaran hutan kerap terjadi pada akhir pekan menjelang masa El Nino.

Masyarakat, petani, dan korporasi diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama periode rawan ini.

Sebanyak dua kasus dari total puluhan perkara tersebut bahkan telah dinyatakan lengkap atau P21, sementara sisanya masih berada dalam tahap penyidikan dan penyelidikan.

Upaya penanggulangan di lapangan melibatkan tim gabungan dari Kemenhut, TNI-Polri, serta pemerintah daerah yang terus berjibaku memadamkan titik api.