PT Summarecon Agung Tbk akhirnya memberikan respons resmi menyusul penangkapan direktur utamanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Corporate Communication Summarecon, Rulli Lazuardi, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antikorupsi.

Ia menegaskan perusahaan siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar penegakan hukum dapat diselesaikan dengan baik.

Lembaga antirasuah sebelumnya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Bogor.

Salah satu tersangka yang dijerat penyidik adalah Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk bernama Adrianto Pitojo Adi.

Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa secara intensif pihak-pihak terkait sejak hari Senin.

Dalam perkara ini, pimpinan perusahaan tersebut diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada pihak swasta.

Dana tersebut diduga diberikan sebagai pelicin untuk membantu komunikasi terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Dugaan Aliran Dana Pelicin dan Peran Perantara

Uang sebesar Rp1,5 miliar tersebut diduga diserahkan kepada Erwin yang merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Penyerahan dana suap ini dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026 melalui perantara dari pihak perusahaan.

Dana itu diberikan untuk memuluskan komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung terkait pembukaan blokir serta pemecahan HGB milik Summarecon.

Berdasarkan keterangan penyidik, pihak perusahaan awalnya diminta menyediakan fee tertentu, namun hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena adanya pembagian untuk pihak perantara lainnya.