Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa besaran ambang batas parlemen sebesar 5 persen sangat proporsional dan relevan untuk diterapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin.

Ia menjelaskan bahwa angka 5 persen tersebut mampu menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat di dalam parlemen.

Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi mendorong penyederhanaan sistem kepartaian agar berjalan lebih efektif.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Khozin menyebutkan bahwa PKB tetap membuka ruang pembahasan bersama terkait besaran ambang batas tersebut.

Ruang diskusi itu akan dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu ke depan.

Sebelumnya, usulan angka 5 persen tersebut juga dilaporkan telah disepakati oleh Partai Golkar dan PKS.

Kedua pimpinan partai politik itu sempat membahas RUU Pemilu dalam agenda penyerapan aspirasi di Komisi II DPR.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, sebelumnya menyampaikan bahwa partainya bersama PKS bersepaham pada angka yang moderat tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa.

Pertemuan antara pimpinan partai itu sebelumnya berlangsung di Kantor DPP Golkar untuk membahas persiapan RUU Pemilu.

Proses pembahasan regulasi tersebut saat ini masih terus berjalan melalui tahap penyerapan aspirasi di Komisi II DPR.