Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penetapan ini dilakukan usai penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup setelah melakukan pemeriksaan intensif.

Barang Bukti dan Keterlibatan Pihak Terkait

Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang elektronik hingga uang tunai.

Total nilai barang bukti uang tunai yang ditemukan dalam pecahan rupiah serta valuta asing mencapai sekitar Rp106 miliar.

Salah satu tersangka yang turut dijerat adalah Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk berinisial Adrianto Pitojo Adi.

Adrianto diduga menyerahkan uang senilai Rp1,5 miliar untuk membantu pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Respons Kementerian ATR/BPN

Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa instansinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Pihak kementerian juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan secara normal.

Konstruksi Kasus dan Peran Orang Kepercayaan Menteri

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa penemuan uang tunai senilai Rp106,3 miliar tersebut diamankan dari sejumlah lokasi berbeda.

Rinciannya meliputi temuan di kediaman mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Rizal Pahlevi, Zimamun Ni'am Aulawi, hingga Sontang Coin Manurung.

Selain Adrianto, KPK juga menetapkan Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN sebagai tersangka.

Empat dari delapan tersangka dalam kasus ini diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.