Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia mendorong supaya rancangan undang-undang profesi kurator masuk dalam program legislasi nasional prioritas di DPR.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Perkapi dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi XIII DPR.

Organisasi tersebut menilai aturan baru itu sangat penting agar tidak terjadi kekosongan hukum serta tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dewan Pembina Perkapi, Asri Munde, menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini sebaiknya bersifat lex specialis terhadap UU Kepailitan.

Menurut Asri, profesi kurator telah ada sejak tahun 1998 namun belum pernah memiliki undang-undang yang secara khusus menaungi bidang pekerjaan tersebut.

Selama ini, dasar hukum operasional bagi para kurator hanya mengandalkan peraturan pemerintah melalui kementerian terkait.

Selain memperjelas payung hukum, Perkapi juga menekankan pentingnya perlindungan profesi dari potensi kriminalisasi oleh pihak berkepentingan.

Dalam sektor ekonomi, kurator bertugas mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur pailit yang ditunjuk langsung oleh pengadilan niaga.

Asri menambahkan bahwa regulasi tersebut nantinya akan berfokus pada pengaturan standar profesi, pengawasan, tugas, serta tanggung jawab secara terperinci.