Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa dokumen rekam akademik dan berkas kemahasiswaan Presiden Joko Widodo tidak dapat dibuka untuk umum.

Permintaan untuk menyebarkan dokumen pribadi alumni wajib tunduk pada aturan perlindungan data serta keterbukaan informasi.

Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia menjelaskan bahwa institusi publik memegang dokumen pribadi yang penggunaannya dibatasi undang-undang.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melindungi kampus agar tidak mengobral seluruh dokumen yang bukan menjadi ranah publik.

Ijazah, Kartu Hasil Studi, serta dokumen akademik perorangan dikategorikan sebagai dokumen pribadi milik perseorangan.

Pihak kampus menegaskan tidak mempunyai kewenangan untuk memperlihatkan dokumen tersebut kepada publik maupun media tanpa izin pemiliknya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Dr. Wening Udasmoro menambahkan bahwa perlindungan ini berlaku sama bagi seluruh alumni.

Kampus tidak diizinkan menunjukkan data pribadi kepada pihak mana pun yang tidak mempunyai relevansi langsung dengan pemilik ijazah.

Dokumen akademik internal hanya dapat diserahkan apabila terdapat permintaan resmi dari lembaga negara yang mempunyai kewenangan hukum.

Lembaga pendidikan berwenang memberikan data tersebut karena instansi penegak hukum memiliki otoritas resmi untuk meminta keterangan.

UGM meminta masyarakat luas untuk memahami batasan kewenangan kampus dalam mengelola serta membuka dokumen akademik.

Keterbukaan informasi dinilai tidak berarti seluruh dokumen pribadi dapat dipublikasikan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.