Ribuan transaksi judi online tercatat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang rentang waktu 2024 hingga 2025.

Jumlah akumulasi transaksi tersebut menembus angka lebih dari Rp12 miliar secara keseluruhan.

Inspektorat Jenderal Kementerian PU menindaklanjuti temuan awal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tersebut.

Data awal yang sempat mencatat sekitar 4.000 nama akhirnya mengerucut menjadi kurang lebih 2.000 pegawai setelah penelaahan.

Pemeriksaan dan Evaluasi Pengawasan

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti harus mendapatkan sanksi sesuai aturan.

Ia juga membuka peluang proses hukum apabila ditemukan adanya unsur pidana dalam pemeriksaan pegawai.

Inspektorat Jenderal memastikan tingkat keterlibatan pegawai tidak disamaratakan berdasarkan posisi serta pola transaksi.

Jenis sanksi disiplin disiapkan mulai dari tingkat ringan hingga sanksi berat bagi yang terbukti melanggar.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyebutkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal.

Langkah pencegahan terus ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi sejak dini di masa mendatang.