Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat menanggung seluruh pembayaran gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan bahwa alokasi dana yang disiapkan untuk pos tersebut mencapai Rp23 triliun pada tahun 2027.

Menurut Said, kebijakan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta menepis berbagai kekhawatiran terkait kontrak kerja para pegawai.

Selama ini, mayoritas tenaga P3K terutama guru dan tenaga pendidik di daerah menerima pembiayaan gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Melalui pengalihan tanggung jawab anggaran ini, beban keuangan daerah diharapkan menjadi lebih ringan sehingga dapat mengoptimalkan agenda pembangunan.

Said juga menilai para pegawai tersebut memegang peranan vital sebagai garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di berbagai daerah.

Pihaknya lantas mengimbau seluruh tenaga P3K agar tetap fokus menjalankan tugas serta terus mengembangkan kapasitas diri secara optimal.

Kebijakan strategis ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pimpinan dewan dengan perwakilan pegawai yang sebelumnya mempertanyakan kejelasan nasib mereka.

Dengan kepastian pembiayaan dari pusat, daerah tidak lagi terbebani risiko anggaran rutin sehingga ruang fiskal menjadi lebih longgar untuk program pembangunan lainnya.