Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengumumkan penetapan kenaikan alokasi dana penanganan bencana untuk tahun 2027 mendatang.

Anggaran penanganan bencana tersebut ditetapkan melonjak drastis menjadi Rp1,1 triliun dari posisi sebelumnya yang berada di angka Rp494 miliar.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Senin.

Meski mengalami kenaikan nominal yang cukup tinggi, Said menilai jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk kebutuhan pemulihan.

Kebutuhan pemulihan tersebut mencakup penanganan wilayah daerah terdampak bencana seperti yang terjadi di wilayah Sumatra.

Politikus senior PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa pihak parlemen akan terus mengupayakan solusi terbaik terkait kecukupan dana.

Selain alokasi utama tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah instrumen pendanaan darurat lain untuk mengantisipasi situasi di lapangan.

Terdapat dana siap pakai atau on call senilai Rp5 triliun yang disiapkan khusus untuk menghadapi kondisi darurat.

Pemerintah pun menyediakan dana pooling insurance kebencanaan hingga mencapai angka Rp14 triliun.

Ada pula alokasi dana rehabilitasi khusus untuk wilayah Sumatra pascabencana hidrometeorologi sporadis yang melanda pada November 2025.

Kebijakan penambahan alokasi dana ini selaras dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya penambahan anggaran secara signifikan untuk sektor mitigasi bencana nasional.

Langkah tersebut diambil mengingat konsekuensi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api atau ring of fire.

Posisi geografis ini menuntut kesiapan penuh dari pemerintah untuk menghadapi berbagai potensi bencana alam setiap saat.