Kemenhub Ungkap Kendala Keselamatan Pengangkutan Mobil Listrik
Kementerian Perhubungan memberikan penjelasan resmi terkait masih adanya operator kapal laut yang enggan melayani pengangkutan kendaraan elektrifikasi.
Permasalahan utama yang terjadi di lapangan bersumber dari belum terpenuhinya syarat dan ketentuan keselamatan pengangkutan kendaraan listrik.
Ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024.
Regulasi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari skema penempatan kendaraan sampai kesiapan prosedur tanggap darurat di atas kapal.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Samsuddin membenarkan masih adanya laporan penolakan pengangkutan armada berbasis baterai.
Pihaknya mengaku masih mendapati informasi mengenai beberapa operator yang belum bersedia membawa kendaraan ramah lingkungan tersebut.
Menanggapi aduan dari pengguna jasa, Kemenhub kembali mensosialisasikan aturan keselamatan dalam edaran kepada para operator kapal.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh persyaratan teknis dapat dipahami serta diterapkan secara benar demi menjaga keamanan pelayaran.
Samsuddin menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya sama sekali tidak mengeluarkan larangan membawa mobil listrik dengan moda transportasi laut.
Penolakan dari pihak operator murni dipicu oleh kendala dalam memenuhi standar keselamatan kapal saat hendak mengangkut kendaraan itu.
Berdasarkan aturan yang berlaku, mobil listrik wajib ditempatkan di area dek terbuka dan dilarang berada di car deck bagian bawah.
Selain itu, tingkat daya baterai kendaraan juga dibatasi maksimal 50 persen demi mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan.
Kapal pengangkut juga harus dilengkapi fasilitas mitigasi serta alat pemadam yang sesuai dengan karakteristik dari baterai listrik.
Masyarakat diminta untuk memahami bahwa penolakan tersebut bukan berarti operator menolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas.
Kemenhub membuka peluang memperkuat payung hukum pengangkutan dari surat edaran menjadi Keputusan Direktur Jenderal hingga Peraturan Menteri.
Kendati demikian, penetapan regulasi baru tersebut belum mempunyai target waktu pasti karena masih memantau panduan umum dari International Maritime Organization.
Update Terbaru
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB






