Kementerian Perhubungan memberikan penjelasan resmi terkait masih adanya operator kapal laut yang enggan melayani pengangkutan kendaraan elektrifikasi.

Permasalahan utama yang terjadi di lapangan bersumber dari belum terpenuhinya syarat dan ketentuan keselamatan pengangkutan kendaraan listrik.

Ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024.

Regulasi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari skema penempatan kendaraan sampai kesiapan prosedur tanggap darurat di atas kapal.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Samsuddin membenarkan masih adanya laporan penolakan pengangkutan armada berbasis baterai.

Pihaknya mengaku masih mendapati informasi mengenai beberapa operator yang belum bersedia membawa kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Menanggapi aduan dari pengguna jasa, Kemenhub kembali mensosialisasikan aturan keselamatan dalam edaran kepada para operator kapal.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh persyaratan teknis dapat dipahami serta diterapkan secara benar demi menjaga keamanan pelayaran.

Samsuddin menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya sama sekali tidak mengeluarkan larangan membawa mobil listrik dengan moda transportasi laut.

Penolakan dari pihak operator murni dipicu oleh kendala dalam memenuhi standar keselamatan kapal saat hendak mengangkut kendaraan itu.

Berdasarkan aturan yang berlaku, mobil listrik wajib ditempatkan di area dek terbuka dan dilarang berada di car deck bagian bawah.

Selain itu, tingkat daya baterai kendaraan juga dibatasi maksimal 50 persen demi mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan.

Kapal pengangkut juga harus dilengkapi fasilitas mitigasi serta alat pemadam yang sesuai dengan karakteristik dari baterai listrik.

Masyarakat diminta untuk memahami bahwa penolakan tersebut bukan berarti operator menolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas.

Kemenhub membuka peluang memperkuat payung hukum pengangkutan dari surat edaran menjadi Keputusan Direktur Jenderal hingga Peraturan Menteri.

Kendati demikian, penetapan regulasi baru tersebut belum mempunyai target waktu pasti karena masih memantau panduan umum dari International Maritime Organization.