Masyarakat yang mendapati penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nyata dapat mengajukan perbaikan data.

Ketidaksesuaian tingkat kesejahteraan ini berpotensi merugikan warga karena berdampak pada sasaran penyaluran bantuan sosial.

Tahapan dan Cara Ajukan Sanggahan Desil

Pemerintah membagi kelompok masyarakat menjadi sepuluh kategori tingkat kesejahteraan dari yang terendah hingga tertinggi.

Pengelompokan tersebut bersifat dinamis sehingga BPS melakukan penghitungan ulang secara berkala bagi warga.

Terdapat dua opsi utama bagi warga yang ingin melakukan perbaikan data, yakni secara daring maupun luring.

Pilihan pertama dapat dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Aplikasi tersebut dapat diunduh langsung melalui layanan Play Store atau App Store pada perangkat seluler.

Pengguna harus melakukan registrasi akun memakai E-KTP dan Kartu Keluarga sebelum masuk ke dalam sistem.

Setelah berhasil masuk, pilih menu Usul Sanggah atau Usulkan Pembaruan untuk melanjutkan proses perbaikan.

Warga kemudian dapat mengetuk opsi Request Pembaruan Data atau Tambahkan Usulan Baru di dalam aplikasi.

Isilah formulir atau pertanyaan yang tersedia sesuai dengan situasi sosial ekonomi yang sebenarnya.

Langkah daring ini juga mewajibkan pengguna untuk mengunggah dokumen pendukung yang valid.

Selain metode digital, proses sanggahan juga bisa ditempuh secara luring dengan mendatangi Kantor Desa.

Dokumen yang wajib disiapkan meliputi fotokopi E-KTP serta Kartu Keluarga terbaru.

Warga juga harus menyertakan foto rumah tinggal yang menampakkan bagian depan dan dalam bangunan.

Berkas tersebut diserahkan langsung kepada petugas kelurahan, Dinas Sosial, atau petugas Puskesos.

Petugas akan memproses data tersebut melalui sistem SIKS-NG dan menjadwalkan verifikasi lapangan.

Pendamping sosial nantinya akan mendatangi kediaman warga untuk melakukan survei kondisi secara langsung.

Data hasil survei tersebut akan dibahas melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat.

Hasil musyawarah itu selanjutnya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik untuk digolongkan ulang.

BPS melakukan proses penggolongan ulang desil setiap tiga bulan sekali bagi masyarakat.