Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis penjara dalam kasus suap pengaturan paket pekerjaan.

Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis enam tahun penjara.

Ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan 100 hari.

Selain itu, Ade diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar.

Ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Abah Kunang juga dikenakan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Total aliran suap yang diterima mencapai miliaran rupiah dari pihak swasta.

Hakim turut mencabut hak politik kedua terdakwa selama 10 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Atas putusan tersebut, Ade dan ayahnya menyatakan untuk pikir-pikir.

Aliran Dana dan Perantara Suap

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada Senin, 14 Sep 2026 11:47 WIB, dana total Rp12,4 miliar tersebut mengalir melalui beberapa perantara untuk memuluskan proyek pemkab.

Terdakwa Ade Kuswara menerima Rp11,4 miliar yang bersumber dari seorang pengusaha Bekasi bernama Sarjan.

Uang tersebut disetor secara bertahap melalui beberapa perantara di antaranya HM Kunang alias Abah Kunang sebesar Rp1 miliar, Sugiarto sebesar Rp3,3 miliar, Ricki Yuda Bahtiar alias Nyai sebesar Rp5,1 miliar, dan Rahmat bin Sawin alias Acep sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, terdakwa Abah Kunang secara terpisah juga mengantongi uang sebesar Rp1 miliar yang berasal dari pengusaha bernama Iin Farihin.

Majelis hakim menetapkan jika dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan dinyatakan tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta sejumlah peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan negara dan pengadaan barang dan jasa.