Kasus penyalahgunaan teknologi pemindai pelat nomor kendaraan kembali mencuat setelah seorang penyelidik senior kepolisian menghadapi penangkapan.

Laurie Moore yang bertugas sebagai investigator di Kantor Sheriff Albany County dituduh menjalankan ribuan penelusuran tidak sah.

Tindakan tersebut melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus dari perusahaan Flock Safety selama dua tahun terakhir.

Penyelidikan internal mengungkapkan bahwa aksi ilegal itu menyasar lima subjek kendaraan yang berbeda.

Salah satu korban dari dugaan pelanggaran tersebut adalah mantan pacar pelaku sendiri.

Pelat nomor mantan kekasihnya dilaporkan dimasukkan ke dalam sistem sebanyak 3.000 kali secara terpisah.

Empat kendaraan lainnya turut menjadi target pencarian hingga ratusan kali oleh oknum penyelidik tersebut.

Akumulasi dari seluruh aktivitas penelusuran tanpa izin itu menembus angka lebih dari 4.000 kali pencarian.

Pihak kepolisian setempat langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan skorsing kepada yang bersangkutan.

Moore kemudian resmi didakwa atas pelanggaran terkait miskomunisi resmi dan pemalsuan catatan bisnis tingkat dua.

Kedua dakwaan hukum tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan dalam sistem peradilan setempat.

Seorang pegawai lain di lingkungan kantor sheriff juga turut menerima sanksi cuti administratif.

Nasib pegawai kedua itu masih menunggu hasil akhir dari investigasi internal yang sedang berjalan.

Sheriff Craig Apple menyatakan rasa kecewa mendalam atas keterlibatan staf yang sebelumnya berprestasi tersebut.

Sebagai respon atas insiden ini, lembaga penegak hukum tersebut langsung mencabut akses perangkat lunak Flock.

Kebijakan baru diterapkan dengan mewajibkan audit independen oleh staf Internal Affairs setiap 30 hari.

Permasalahan penyalahgunaan sistem pemindai pelat nomor oleh aparat bukan kali pertama terjadi di Amerika Serikat.

Sebelumnya, tiga petugas serta seorang staf Kepolisian Savannah juga menghadapi penangkapan akibat kasus serupa.

Organisasi nirlaba Institute of Justice mencatat telah mendokumentasikan 227 kasus pelanggaran sistem ALPR secara nasional.