Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melontarkan tantangan terbuka kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tantangan tersebut berkaitan dengan keharusan menghadapi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan syarat pendidikan.

Gugatan itu diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 12 pemohon lainnya pada tanggal 10 September 2026.

Permohonan ini telah resmi tercatat sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024.

Dino berpendapat bahwa rakyat mempunyai hak mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpin negara mereka.

Menurutnya, kejelasan masalah ini penting guna memastikan tidak adanya pelanggaran administratif maupun konspirasi terhadap persyaratan wakil presiden.

Melalui akun media sosial pribadinya, ia menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara juga mengikat Gibran.

Dino menilai situasi ini merupakan momentum tepat bagi sang wakil presiden untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya.

Hingga kini, pihak Gibran dilaporkan belum memberikan tanggapan apapun terkait desakan klarifikasi tersebut.

Sikap tersebut dinilai terkesan menghindar dan terlalu bergantung pada pembelaan pihak lain yang tidak mengetahui situasi secara pasti.

Dino mempertanyakan bagaimana Gibran bisa membela integritas NKRI apabila tidak berani membela kredibilitas dirinya sendiri.

Ia membandingkan situasi ini dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya pernah menanggapi isu serupa.

Bagi masyarakat yang memberikan dukungan kepada Gibran, Dino mengingatkan agar kepentingan bangsa dan negara tetap diletakkan di atas segalanya.