Polda Metro Jaya mengungkap hasil investigasi mendalam terkait kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.

Penyelidikan kepolisian dibagi ke dalam tiga klaster utama yang menyoroti pergerakan massa, pendanaan terorganisir, serta pelibatan anak di bawah umur.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanudin menyebutkan adanya aliran dana dari koordinator lapangan berinisial JT.

Setiap peserta kerusuhan yang digerakkan oleh JT disebut menerima bayaran sebesar Rp40 ribu per orang.

Selain itu, terdapat tiga pihak berinisial PKL, KHT alias HY, dan SO yang diduga menjadi pemesan awal dalam pengumpulan massa tersebut.

Pada klaster kedua, polisi menemukan keterlibatan seorang mahasiswa berinisial ER di Jakarta yang menjanjikan bayaran Rp70 ribu kepada massa.

ER diduga menerima pesanan langsung dari sebuah badan hukum yang kini sedang didalami oleh penyidik terkait penyediaan anggaran.

Klaster ketiga penyelidikan berfokus pada dugaan eksploitasi dan pelibatan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi berujung kerusuhan itu.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari menyatakan ada tiga tersangka berinisial B, N, dan P yang melakukan perekrutan.

Tersangka B merekrut 53 anak dengan iming-iming bayaran Rp55 ribu, N merekrut 22 anak dengan janji Rp50 ribu, serta P merekrut delapan anak sebesar Rp40 ribu.

Total keseluruhan anak yang diduga direkrut dan dieksploitasi secara ekonomi dalam peristiwa tersebut mencapai 83 anak.

Para tersangka perekrutan anak dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara yang berat.