Persidangan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo sebagai terdakwa kini tengah menjadi sorotan publik.

Langkah hukum Roy yang mengajukan praperadilan hingga lima kali menuai kritik keras.

Sejumlah pihak hingga Jaksa Penuntut Umum menuding langkah tersebut sebagai bentuk pembangkangan hukum.

Namun, Mantan Hakim Agung Ad Hoc Mahkamah Agung, Dwi Cahyo, menilai pengajuan praperadilan berulang tidak bisa serta-merta dianggap salah.

Menurutnya, tanggung jawab utama justru berada di tangan hakim praperadilan.

Hakim tunggal memiliki kewenangan penuh untuk menata dan menggabungkan materi keberatan sejak awal.

Dwi menjelaskan bahwa hakim tidak bisa menyalahkan pemohon jika tidak memberikan ketegasan sejak awal.

Persoalan utamanya terletak pada bagaimana hakim menggunakan instrumen yang ada untuk mencegah permohonan terpecah.

Mekanisme praperadilan sendiri bersifat limitatif dan tidak boleh masuk ke ranah pembuktian unsur pidana.

Praperadilan hanya berfungsi untuk menguji aspek formal seperti syarat alat bukti saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Dwi menambahkan bahwa jika keberatan yang diajukan berbeda, hakim bisa menata persidangan sejak awal agar proses hukum tetap efisien.

Sebaliknya, bila hakim membiarkan permohonan berikutnya masuk secara terpisah, pemohon tidak bisa langsung dicap menyalahgunakan mekanisme peradilan.

Polemik ini menegaskan bahwa persoalan bukan sekadar menghitung frekuensi pengajuan, melainkan bagaimana memastikan mekanisme praperadilan berfungsi sebagai kontrol yang tepat.