Legalitas usaha tersebut selama ini dirasakan cukup sulit untuk diakses secara mandiri tanpa adanya pendampingan khusus.

Terutama saat sesi pemasaran, para peserta diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan juga sertifikat halal resmi.

Untuk mengoptimalkan pemulihan, seluruh peserta kini diarahkan untuk berintegrasi ke dalam aplikasi digital SAPA UMKM.

Langkah digitalisasi ini diambil guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak kementerian terkait.

Perkembangan usaha para penerima manfaat diharapkan dapat terukur dengan jelas melalui sistem aplikasi digital tersebut.

Selain pembekalan kapasitas, pemerintah tengah bersiap memberikan stimulus permodalan berupa Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro.

Bantuan hibah sebesar Rp3 juta per penerima ini khusus dialokasikan bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana di wilayah.

Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang saat ini tidak sedang mengakses KUR maupun pembiayaan perbankan.

Pemerintah telah menyiapkan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun untuk periode tahun anggaran 2026 dan 2027.

Anggaran jumbo tersebut ditargetkan dapat memperkuat permodalan sekitar 400 ribu pemilik usaha mikro di wilayah terdampak.

Saat ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa sedang menggenjot proses pendataan calon penerima.

Pendataan juga dilakukan bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan usulan daerah.