Perjalanan sebuah pemerintahan hampir selalu menemui fase ketika visi besar mulai berhadapan langsung dengan kenyataan di lapangan.

Setelah program berjalan, persoalan utama bergeser dari bagusnya sebuah visi menjadi kemampuan negara untuk mengerjakannya.

Gagasan yang mulia dan dukungan politik yang kuat tetap dapat terganggu oleh desain yang kurang matang hingga birokrasi yang belum siap.

Penerapan Kepemimpinan Korektif

Situasi tersebut memunculkan konsep penting berupa kepemimpinan korektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Prinsip ini sangat relevan untuk membaca perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada program Makan Bergizi Gratis.

Gagasan agar anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar memiliki tujuan moral yang sangat sulit dibantah.

Namun, memberikan makanan kepada puluhan juta penerima di negara kepulauan membutuhkan sistem keamanan pangan yang matang.

Data Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press mencatat insiden keracunan yang memengaruhi lebih dari 50.000 orang.

Pemerintah kemudian memeriksa sekitar 27.000 titik distribusi dan menutup setidaknya 833 dapur karena masalah higiene serta sanitasi.

Masalah dalam pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengantarnya yang harus segera diperbaiki.

Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memegang visi besar untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa.

Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengingatkan risiko tata kelola dan ketergantungan pada intervensi negara.

Kedua program unggulan ini sama-sama membuktikan bahwa tujuan yang besar membutuhkan mesin pelaksanaan yang jauh lebih matang.