PT Pertamina Patra Niaga memberikan tanggapan resmi mengenai langkah sejumlah pemerintah daerah yang mengatur mekanisme pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa pengaturan tingkat daerah sah dilakukan selama bertujuan menjaga ketersediaan energi serta memastikan distribusi tepat sasaran.

Kebijakan tersebut merespons langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan yang membatasi pembelian Pertalite melalui surat edaran bupati tertanggal 9 September 2026.

Berdasarkan aturan itu, kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp35.000 atau sekitar 3,5 liter per transaksi.

Sementara itu, kendaraan roda empat dibatasi membeli paling banyak 20 liter atau senilai Rp200.000 dalam setiap transaksi.

Selain Luwu Utara, pembatasan serupa juga diterapkan oleh pemerintah kota di Balikpapan, Kalimantan Timur, lewat pengaturan waktu pengisian serta jeda minimal 48 jam untuk Biosolar.

Langkah pengendalian volume pengisian juga dijalankan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menetapkan batas kuota harian bagi mobil maupun kendaraan roda dua.

Roberth menjelaskan bahwa kebijakan daerah tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta tantangan distribusi yang dihadapi masing-masing daerah.

Menurutnya, proses distribusi BBM tidak sekadar mengirimkan produk ke stasiun pengisian, melainkan juga mencakup pengawasan dan pengaturan pelayanan.

Kebijakan lokal ini dinilai sebagai bentuk evaluasi serta inovasi daerah dalam mengurai antrean kendaraan di dalam kota.

Secara nasional, Pertamina Patra Niaga tetap menjalankan program Subsidi Tepat menggunakan QR Code tanpa menghapus kewenangan daerah untuk menyesuaikan aturan teknis di lapangan.