PT Toba Pulp Lestari Tbk memberikan tanggapan resmi terkait penetapan status hukum korporasi oleh Kejaksaan Agung.

Perusahaan mengaku telah menerima surat penetapan tersebut dan masih menelaah substansi perkara yang menjeratnya.

Surat penetapan dari pihak kejaksaan diterima manajemen perseroan pada tanggal 9 September 2026.

Sebelumnya, informasi mengenai status hukum itu justru diketahui manajemen melalui pemberitaan media massa.

Pihak perseroan menegaskan akan tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Manajemen juga akan mencermati substansi surat dan menggunakan hak hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terkait kelangsungan operasional usaha, perusahaan menyatakan belum menemukan dampak material tambahan yang khusus.

Pemeriksaan dan verifikasi internal masih dilakukan untuk memastikan apakah ada jajaran manajemen atau karyawan yang terlibat.

Hingga tanggal 11 September 2026, perseroan belum memperoleh informasi resmi mengenai persidangan perkara tersebut.

Bursa Efek Indonesia juga sempat meminta penjelasan terkait laporan keuangan interim yang belum disampaikan.

Pihak TPL menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut masih dalam tahap penyusunan dan penelaahan terbatas.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan TPL sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing.

Praktik dugaan korupsi tersebut mencakup rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 2008 sampai 2025.

Penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara akibat perkara ini mencapai angka hingga Rp2 triliun.

Modus operandi yang diduga digunakan adalah praktik under invoicing dengan mengubah kode produk pulp.

Produk dissolving pulp diduga diubah menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp.

Barang tersebut kemudian dijual kepada perusahaan luar negeri Macau Marketing International Ltd.

Selain itu, penjualan juga dilakukan kepada Asia Pacific Rayon yang beroperasi di dalam negeri.

Kejagung turut menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka.

Kedua pegawai berinisial BP dan SR tersebut bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak TPL.