Pemerintah Singapura tengah membuka peluang untuk menerapkan hukuman kebiri kimia kepada para pelaku kejahatan seksual.

Kebijakan tersebut akan dikaji lebih lanjut apabila metode tersebut terbukti memiliki efektivitas yang tinggi.

Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menyampaikan bahwa negaranya terbuka terhadap langkah perawatan farmakologis.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa bukti empiris terkait tingkat keberhasilan hukuman itu masih belum sepenuhnya meyakinkan.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan parlemen sebagai respons atas penanganan serius terhadap kasus kekerasan.

Pemerintah setempat mendapat sejumlah pertanyaan mengenai perlunya peninjauan ulang undang-undang hukuman.

Peningkatan kasus kekerasan seksual tercatat terjadi pada paruh pertama tahun ini di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat ratusan laporan kasus pelecehan serta pemerkosaan selama periode tersebut.

Sistem penjatuhan hukuman berat yang berlaku sejak Juli lalu menyasar para pelaku dengan risiko tinggi.

Ancaman hukuman penjara dalam jangka panjang hingga hukuman cambuk telah diberlakukan bagi pelanggar.

Praktik kebiri kimia sendiri menggunakan obat penekan hormon androgen untuk mengurangi gairah seksual pelaku.

Sejumlah negara di belahan dunia lain telah menerapkan metode serupa secara sukarela maupun wajib.

Pemerkosaan yang melibatkan korban anak di bawah usia 14 tahun diancam dengan hukuman penjara wajib hingga 20 tahun.

Sementara itu, tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang sama diancam dengan hukuman penjara hingga lima tahun, denda, serta hukuman cambuk.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa regulasi hukuman yang ada saat ini dimaksudkan untuk memberikan sinyal kuat guna mencegah pelanggaran semacam itu terulang kembali.