Aliansi Gerakan Indonesia Berani atau Gibran menduga adanya motif politik yang lebih luas di balik langkah hukum yang ditempuh oleh Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum Aliansi Gibran, Reyhan Restuansyah, menyatakan pihaknya mencium indikasi kuat bahwa gugatan tersebut berkaitan langsung dengan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan tersebut muncul karena para pemohon tidak sekadar meminta pengadilan menyatakan politikus tersebut tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Lebih dari itu, permohonan tersebut juga mencakup permintaan agar pengadilan membatalkan sejumlah keputusan penetapan hingga pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Para pemohon bahkan meminta anggota dewan segera menggelar sidang untuk memilih wakil presiden pengganti sesuai mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Reyhan mempertanyakan apakah rangkaian tuntutan tersebut merupakan bagian dari skenario untuk mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran.

Meski demikian, tudingan mengenai adanya upaya pemakzulan tersebut murni merupakan pandangan serta dugaan dari pihak Aliansi Gibran saja.

Tidak terdapat keterangan resmi di dalam dokumen permohonan yang secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bagian dari agenda pemakzulan politik.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak resmi melayangkan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026.

Dalam keterangannya, Denny menyebutkan bahwa permohonan terbaru tersebut tidak hanya sekadar mengulang kembali sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024.

Pihaknya mengaku menemukan indikasi awal pelanggaran terkait dugaan bahwa calon wakil presiden nomor urut 02 itu tidak memenuhi persyaratan pendidikan.

Aturan mengenai syarat pendidikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun pihak yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini antara lain adalah Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, serta Partai Ummat.

Selain itu, terdapat pula Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia bersama sejumlah perseorangan seperti Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing.