Pemerintah menetapkan tiga kelompok utama sekolah yang menjadi fokus utama dalam program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun ini.

Fokus tersebut mencakup sekolah yang mengalami dampak bencana, satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan berat, serta fasilitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa langkah perbaikan ini menyasar puluhan ribu sekolah di berbagai penjuru tanah air.

Pemerintah sendiri merencanakan pengerjaan revitalisasi terhadap total 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 ini.

Proses pembangunan tersebut juga memanfaatkan sumber pendanaan dari Anggaran Belanja Tambahan yang telah disiapkan.

Sejumlah ribuan satuan pendidikan bahkan dilaporkan telah rampung menyelesaikan seluruh tahapan perbaikan fasilitas mereka.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa jumlah sekolah yang mendapatkan perbaikan berpeluang mengalami penambahan ke depannya.

Potensi penambahan itu muncul berkat penerapan sistem swakelola yang melibatkan peran aktif pihak sekolah secara langsung.

Pendekatan swakelola dinilai mampu menghadirkan efisiensi anggaran serta mendongkrak kualitas hasil pengerjaan fisik.

Selain itu, skema tersebut turut memberikan dampak positif bagi perputaran roda perekonomian masyarakat sekitar.

Pemanfaatan tenaga kerja dan material bangunan diupayakan bersumber langsung dari wilayah lokal setempat.

Penerapan metode swakelola ini juga membuka ruang luas bagi partisipasi aktif masyarakat dan swadaya.

Dukungan swadaya tersebut kerap diberikan oleh masyarakat untuk melengkapi pembiayaan di sejumlah sekolah swasta.

Pemerintah memastikan bahwa program perbaikan sarana belajar ini tidak hanya terbatas pada sekolah negeri saja.

Satuan pendidikan swasta turut dilibatkan karena dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan sistem pendidikan.

Masyarakat serta kalangan media diimbau untuk turut mengawal jalannya program ini secara transparan.

Pengawasan bersama diperlukan guna memastikan seluruh proses revitalisasi berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang bersih.