Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial bagi penerima yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Kebijakan penundaan tersebut didasarkan pada hasil pemadanan data penerima bantuan dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Status terindikasi yang muncul dalam sistem tidak serta-merta membuktikan bahwa penerima benar-benar terlibat dalam aktivitas terlarang tersebut.

Masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas itu diberikan kesempatan untuk melakukan proses klarifikasi secara resmi.

Mekanisme Sanggahan Resmi di Kantor Desa atau Dinas Sosial

Warga yang mendapati bantuannya ditangguhkan dapat langsung mendatangi kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat untuk melapor.

Sampaikan sanggahan kepada petugas atau pendamping sosial yang bertugas di lokasi tersebut.

Penerima wajib mengisi serta menandatangani berita acara klarifikasi dengan mencantumkan nama lengkap, nomor induk kependudukan, serta alamat.

Petugas selanjutnya akan mengunggah dokumen berita acara tersebut ke dalam sistem informasi kesejahteraan sosial yang tersedia.

Dinas sosial tingkat kabupaten atau kota kemudian akan melaksanakan proses verifikasi terhadap data sanggahan yang masuk.

Apabila hasil verifikasi dinilai sesuai, dinas sosial menerbitkan surat pernyataan untuk diunggah kembali ke dalam sistem.

Kementerian Sosial akan melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan persetujuan jika seluruh tahapan verifikasi telah dinyatakan selesai.

Selain mendatangi kantor pelayanan, pembaruan data juga bisa diajukan lewat fitur usul sanggah pada aplikasi resmi yang disediakan.

Penanganan Rekening atau Dompet Digital yang Terindikasi

Mekanisme khusus juga berlaku bagi penerima yang rekening bank atau dompet digitalnya tercatat memiliki indikasi transaksi.