Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial langsung kepada 50 juta warga yang masuk ke dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.

Bantuan tersebut nantinya langsung dikirimkan ke rekening bank milik masing-masing penerima demi mendukung keadilan sosial serta digitalisasi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan anggaran bansos tersebut bersumber dari hasil penghematan pemerintah.

Penghematan fiskal yang diperoleh melalui proses digitalisasi tersebut diperkirakan dapat mencapai angka hingga Rp1.200 triliun.

Kebijakan penyaluran ini merupakan arahan Presiden untuk memberikan subsidi secara langsung kepada rakyat melalui rekening bank.

Kelompok desil sendiri merupakan sistem pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada tingkat kesejahteraan ekonomi setiap individu.

Saat ini, pemerintah masih terus melakukan pembaruan dan perbaikan data desil supaya penetapan penerima bantuan menjadi lebih akurat.

Dalam skema baru ini, bantuan tidak lagi disalurkan lewat produk melainkan langsung diarahkan kepada penerima melalui rekening.

Pembuatan rekening bagi para penerima bansos dijadwalkan mulai dibagikan kepada masyarakat pada kuartal I 2027 mendatang.

Langkah tersebut menjadi bagian dari digitalisasi sistem perlindungan sosial yang rencananya mulai diluncurkan pada Oktober.

Pemerintah membangun sistem perlindungan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure untuk mengintegrasikan berbagai data.

Sistem baru ini mengombinasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta sistem pembayaran digital yang terpadu.

Proses verifikasi penerima bantuan akan memanfaatkan biometrik wajah yang terhubung langsung dengan data Direktorat Jenderal Dukcapil.

Masyarakat juga diberikan kemudahan untuk mengecek status atau mengajukan bansos secara mandiri lewat portal resmi pemerintah.

Kelayakan penerima diverifikasi menggunakan data lintas instansi termasuk informasi status aparatur sipil negara dan kendaraan.