Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk membahas rancangan regulasi baru.

Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen tersebut membahas draf Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria.

Organisasi Urban Poor Consortium turut hadir menyampaikan pandangan dan masukan penting mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam forum itu, perwakilan kelompok tersebut secara tegas mengusulkan pembentukan pengadilan khusus untuk menangani konflik pertanahan.

Usulan tersebut muncul karena masyarakat dinilai selalu berada pada posisi yang sulit ketika harus menghadapi proses peradilan umum.

Ketiadaan dokumen bukti yang kuat sering kali membuat warga mengalami kekalahan telak saat berhadapan di ruang sidang.

Sistem hukum yang berlaku saat ini dinilai terlalu kaku sehingga menyulitkan masyarakat kecil mencari keadilan.

Organisasi tersebut juga menolak gagasan pemberian kewenangan ganda kepada Badan Reformasi Agraria Nasional.

Lembaga baru itu dinilai tidak boleh memegang fungsi legislatif sekaligus yudikatif secara bersamaan dalam penanganan sengketa.

Badan tersebut diusulkan hanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan sengketa.

Keputusan akhir tetap harus diputus oleh pengadilan khusus agar proses hukum berjalan lebih objektif.

Warga dipandang tidak seimbang jika harus berhadapan langsung dengan negara maupun korporasi besar tanpa pendampingan.

Kehadiran pengadilan khusus diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih adil bagi penyelesaian masalah tanah.