Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa penggabungan sistem izin tenaga kerja asing satu pintu dirancang untuk memangkas hambatan ketidakpastian yang selama ini kerap dikeluhkan oleh kalangan investor.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh tiga menteri.

SKB itu bertujuan untuk menyatukan platform Online Single Submission, sistem layanan ketenagakerjaan SIAPkerja, serta aplikasi All Indonesia agar terhubung secara optimal.

Melalui mekanisme baru ini, para pelaku usaha dapat mengajukan seluruh permohonan lewat satu pintu layanan OSS.

Kendati demikian, wewenang pemeriksaan tetap dipegang secara penuh oleh kementerian terkait sebelum permohonan tersebut dikembalikan.

Proses verifikasi itu dipastikan melibatkan kementerian ketenagakerjaan serta kementerian pemasyarakatan agar seluruh dokumen benar-benar bersih dan sah.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh dari sistem integrasi perizinan tenaga kerja asing ini akan mulai diberlakukan pada akhir September 2026 mendatang.

Konsep layanan terpadu satu pintu ini mengadopsi praktik yang telah lazim diterapkan di berbagai negara lain untuk mempermudah operasional bisnis.

Rosan berharap perbaikan tata kelola perizinan ini mampu mendongkrak aliran penanaman modal asing serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas di dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai penyatuan data lintas kementerian ini memberikan kemudahan besar dalam hal pengawasan investasi.

Pemerintah kini dapat mengawasi proyeksi penanaman modal secara langsung sekaligus memantau persebaran rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sudah mengantongi izin resmi.