Wacana transisi hijau kerap diasosiasikan dengan sektor energi bersih dan isu pengurangan bahan bakar fosil.

Namun, upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan kini juga menyasar sektor industri batik di berbagai daerah.

Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, industri batik didorong mengadopsi standar produksi ramah lingkungan.

Langkah tersebut mencakup penerapan Standar Industri Hijau hingga pemanfaatan bahan pewarna alami dari tumbuhan.

Penerapan pewarna alami ternyata tidak sesederhana mengganti bahan baku dalam proses produksi sehari-hari.

Sentra batik di Pekalongan mencatat penggunaan pewarna alami menuntut proses pencelupan kain hingga delapan kali.

Jumlah tahapan tersebut jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan penggunaan zat pewarna sintetis.

Konsekuensinya, beban kerja para pembatik meningkat drastis dari tahap persiapan hingga penjemuran.

Sayangnya, lonjakan beban kerja tersebut belum otomatis mendongkrak pendapatan atau kesejahteraan pekerja.

Riset menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi hijau dan pasar premium belum dirasakan secara adil oleh buruh.

Situasi ini semakin rumit karena sebagian besar pembatik masih berstatus sebagai pekerja di sektor informal.

Komnas Perempuan mencatat penghasilan pekerja rumahan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan.

Angka pendapatan tersebut berada di bawah standar upah minimum yang berlaku di Kota Pekalongan.

Akses terhadap jaminan sosial juga terkendala karena pekerja informal harus menanggung iuran mandiri.

Organisasi Perburuhan Internasional menegaskan bahwa transisi berkeadilan wajib mencakup pekerjaan yang layak.

Pemerintah Kota Pekalongan sempat meluncurkan program Batik Berlian untuk membantu iuran jaminan sosial.

Meski demikian, perlindungan pekerja tidak boleh hanya bergantung pada program bantuan sesaat dari pemerintah.

Transisi hijau pada industri batik harus memastikan bahwa kelestarian lingkungan berjalan seiring kesejahteraan pekerja.