Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa saldo awal rekening masyarakat sebesar Rp50 ribu bakal dibiayai sepenuhnya menggunakan anggaran negara.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerintah, total anggaran yang dibutuhkan untuk program pembagian saldo awal rekening tersebut mencapai angka Rp11 triliun.

Airlangga menjelaskan bahwa estimasi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa yang tercatat dalam data kependudukan.

Meski demikian, pemerintah belum merinci secara pasti apakah alokasi pembiayaan tersebut akan masuk ke dalam APBN tahun berjalan ini.

Menurut Airlangga, pembahasan mengenai kepastian anggaran tersebut masih akan dilakukan secara mendalam dan dibagikan secara bertahap.

Peluang penggunaan APBN untuk menanggung saldo awal rekening warga tersebut sebelumnya juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menyatakan bahwa kemungkinan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan intensif di internal kementerian.

Pemerintah menilai bahwa ketersediaan cadangan anggaran belanja negara masih sanggup menampung kebutuhan pembiayaan program tersebut.

Rencana pemberian dana awal Rp50 ribu ini ditujukan untuk mengisi rekening masyarakat yang nantinya dibuka melalui bank milik negara.

Pembukaan rekening baru tersebut akan berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fasilitas rekening ini rencananya akan diberikan secara otomatis kepada warga yang telah memasuki usia 17 tahun dan memegang KTP.