Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah memicu perdebatan terkait sumber pendanaan pembangunan.

Kebijakan tersebut menuai polemik di tengah kebutuhan anggaran yang besar serta pemangkasan dana bagi hasil dari pusat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin secara terbuka mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suhud menilai langkah menerbitkan obligasi merupakan bentuk kreativitas Pemprov DKI dalam mencari sumber pendanaan alternatif.

Menurutnya, besarnya anggaran Jakarta tidak otomatis membuat seluruh kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi secara maksimal.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI membutuhkan tambahan biaya agar sejumlah program pembangunan tetap berjalan.

Kondisi fiskal Jakarta juga ikut terdampak pemangkasan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang nilainya cukup besar.

Obligasi daerah sendiri merupakan instrumen yang masih baru bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Hingga kini, belum ada pemerintah provinsi di Indonesia yang menertibkan obligasi daerah.

Meski begitu, Suhud mengatakan penerbitan obligasi memiliki persyaratan yang sangat ketat.

Ia menilai Jakarta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga rencana tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut justru berseberangan dengan sikap Menkeu Purbaya yang sebelumnya melarang pemerintah daerah menerbitkan obligasi.

Suhud mengaku heran dengan pernyataan Purbaya mengingat dana bagi hasil Jakarta mengalami pemotongan sekitar Rp15 triliun.

Pemotongan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kemampuan fiskal Ibu Kota dalam membiayai berbagai pembangunan.

Ia menegaskan bahwa ketika hak masyarakat Jakarta ditahan, pelarangan creative financing dinilai tidak masuk akal.

Menurut Suhud, persoalan utang tidak semestinya selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk bagi daerah.

Ia membedakan utang yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dengan utang untuk modal maupun investasi.

Utang untuk modal usaha dan investasi dinilai sebagai kategori utang yang baik untuk jangka panjang.