Pemerintah Indonesia menyiapkan program pembukaan rekening secara massal yang menyasar lebih dari 200 juta penduduk.

Setiap rekening dalam program tersebut akan mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50.000 dengan estimasi anggaran mencapai sekitar Rp11 triliun.

Skema Anggaran dan Koordinasi Perbankan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sumber pendanaan program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah saat ini masih membahas mekanisme pelaksanaan program agar pembukaan rekening dapat berjalan secara bertahap.

Pembahasan teknis tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah belum memutuskan apakah alokasi anggaran akan dibebankan sepenuhnya pada APBN Tahun Anggaran 2026 atau APBN 2027.

Pelaksanaan program ditargetkan mulai bergulir sebelum akhir 2026 secara bertahap.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Langkah tersebut bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta meningkatkan inklusi keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia untuk terlibat dalam menjangkau masyarakat skala besar.

Pemanfaatan data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga dipertimbangkan untuk memastikan keakuratan data penerima.

Penguatan Akses Keuangan Formal

Dana sebesar Rp50.000 yang disiapkan untuk setiap rekening merupakan dana pembukaan rekening, sehingga program ini ditegaskan bukan sebagai penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Jika terealisasi, pembukaan rekening secara massal ini akan menjadi salah satu program dengan cakupan masyarakat terbesar di Indonesia untuk memperluas akses warga terhadap sistem keuangan.