Pemerintah Iran saat ini meningkatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi gejolak keamanan di dalam negeri.

Situasi tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik yang melibatkan negara tersebut dengan pihak luar.

Aparat keamanan melaporkan penangkapan delapan orang yang diduga tergabung dalam jaringan anti-revolusioner.

Kelompok tersebut dituduh berafiliasi dengan jaringan pro-monarki yang aktif dalam unjuk rasa sebelumnya.

Korps Garda Revolusi Islam menyebut para terduga pelaku menggunakan bom molotov saat demonstrasi nasional.

Pemerintah menghadapi kekhawatiran besar terhadap kemungkinan munculnya kembali aksi protes massa.

Kondisi ekonomi yang memburuk dinilai menjadi faktor utama pemicu ketidakpuasan publik di dalam negeri.

Perhatian terhadap kelompok pro-monarki mengemuka menyusul demonstrasi besar yang terjadi pada bulan Januari.

Dalam aksi tersebut, sebagian warga sempat menyuarakan dukungan terhadap kembalinya sistem monarki lama.

Gerakan tersebut turut dikaitkan dengan figur Reza Pahlavi yang saat ini tinggal di luar negeri.

Tokoh tersebut secara terbuka menyerukan pemogokan dan aksi protes nasional kepada masyarakat Iran.

Meskipun demikian, tidak terdapat bukti keberadaan kelompok bersenjata terorganisasi dalam skala besar.

Berbagai aksi demonstrasi di wilayah tersebut lebih banyak didorong oleh persoalan ekonomi masyarakat.

Kementerian Intelijen sebelumnya juga telah mengumumkan penangkapan ratusan orang dari sel monarkis.

Pemerintah menuduh aksi protes tersebut sebagai upaya kudeta yang melibatkan pihak asing.

Di sisi lain, tekanan terhadap pemerintah juga datang secara terbuka dari para pejabat Amerika Serikat.

Washington menyebut kondisi ekonomi Iran berpotensi mendorong warga kembali turun ke jalan.

Kondisi ini membuat pemerintah menghadapi tekanan ganda dari ancaman luar dan ketidakstabilan internal.