PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan kesiapan penuh mendukung arahan Presiden untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan.

Langkah strategis tersebut bertujuan memperkuat inklusi serta literasi keuangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah bersama sejumlah bank nasional diminta segera menyiapkan rekening khusus bagi masyarakat yang belum terhubung.

Pemanfaatan data kependudukan dari Dukcapil turut disiapkan untuk dipadankan langsung dengan sistem Bank Indonesia.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa perseroan menyambut baik inisiatif penting dari kepala negara tersebut.

Menurut Hery, upaya ini bukan sekadar membuka rekening baru bagi warga.

Langkah ini memastikan semakin banyak orang dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.

Perluasan kepemilikan rekening juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas berbagai program bantuan pemerintah.

Penyaluran bantuan di masa mendatang diklaim bisa dilakukan secara jauh lebih cepat dan transparan.

Berdasarkan data pemerintah, tingkat inklusi keuangan nasional kini telah mencapai angka 93,62 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat berada di posisi 69,57 persen.

BRI menilai lembaganya memiliki kapabilitas mumpuni untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan.

Hingga akhir triwulan II 2026, tercatat ada 131 juta nasabah individual yang dilayani oleh perseroan.

Kekuatan tersebut ditopang oleh 7.377 unit jaringan kantor serta ratusan ribu e-channel.

Selain itu, terdapat 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa.

Super app BRImo juga mencatatkan 49,7 juta pengguna aktif hingga periode yang sama.

Kombinasi kanal fisik dan digital ini diandalkan untuk menjangkau kelompok masyarakat di pelosok.

Hery menambahkan bahwa perluasan akses perbankan harus dibarengi edukasi literasi yang masif.

Masyarakat diharapkan mampu memahami manfaat layanan perbankan secara mendalam.

Penggunaan QRIS juga disiapkan guna mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem digital.

Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.