Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan rencana langkah hukum lanjutan setelah sayembara ijazah milik Gibran Rakabuming Raka selesai.

Ia memastikan persoalan tersebut tidak akan ditempuh melalui mekanisme pemakzulan atau pemberhentian jabatan.

Sebaliknya, permasalahan itu diarahkan langsung ke Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme sengketa pemilu.

Konsep Pembatalan Calon

Denny menjelaskan bahwa langkah yang diambilnya berkaitan dengan konsep pembatalan sebagai calon atau disqualification.

Konsep tersebut dinilai berbeda dari proses removal from office yang melalui tahapan DPR, MK, hingga MPR.

Ia menyampaikan hal tersebut saat membahas batas akhir sayembara pencarian bukti syarat pendidikan Gibran.

Total hadiah sayembara dilaporkan telah mencapai Rp5.889.701.947 dengan sisa waktu tujuh hari sebelum penutupan.

Setelah sayembara berakhir, tahap berikutnya adalah menguji keabsahan syarat pendidikan tersebut di ranah hukum.

Denny menyadari rencana pengujian ini akan memicu perdebatan mengenai batas waktu pengajuan perkara.

Karena itu, ia merujuk pada beberapa putusan MK dalam perkara pemilihan kepala daerah sebagai dasar ruang waktu.

Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi tersebut, ia menyebut akan ada partai peserta pemilu yang ikut menjadi Pemohon.

Sejumlah figur publik dengan kredibilitas dan moralitas tinggi juga disebut akan memperjuangkan persoalan konstitusi ini.

Denny menyoroti syarat pendidikan minimum bagi calon wakil presiden yang menjadi dasar dari rencana gugatan.

Jika terbukti tidak menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan.

Konsekuensi hukum yang diharapkan bukan sekadar administratif, melainkan pembatalan sebagai calon wakil presiden.

Namun, klaim mengenai status pendidikan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan resmi.

Denny memperkirakan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hanya membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja.

Durasi singkat tersebut menjadi alasan utama mengapa jalur sengketa dipilih ketimbang mekanisme pemakzulan.

Ia berharap publik memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa keabsahan syarat pendidikan tersebut.