Langkah Hukum Denny Indrayana Soal Syarat Gibran Dibawa ke MK
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan rencana langkah hukum lanjutan setelah sayembara ijazah milik Gibran Rakabuming Raka selesai.
Ia memastikan persoalan tersebut tidak akan ditempuh melalui mekanisme pemakzulan atau pemberhentian jabatan.
Sebaliknya, permasalahan itu diarahkan langsung ke Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme sengketa pemilu.
Konsep Pembatalan Calon
Denny menjelaskan bahwa langkah yang diambilnya berkaitan dengan konsep pembatalan sebagai calon atau disqualification.
Konsep tersebut dinilai berbeda dari proses removal from office yang melalui tahapan DPR, MK, hingga MPR.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membahas batas akhir sayembara pencarian bukti syarat pendidikan Gibran.
Total hadiah sayembara dilaporkan telah mencapai Rp5.889.701.947 dengan sisa waktu tujuh hari sebelum penutupan.
Setelah sayembara berakhir, tahap berikutnya adalah menguji keabsahan syarat pendidikan tersebut di ranah hukum.
Denny menyadari rencana pengujian ini akan memicu perdebatan mengenai batas waktu pengajuan perkara.
Karena itu, ia merujuk pada beberapa putusan MK dalam perkara pemilihan kepala daerah sebagai dasar ruang waktu.
Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi tersebut, ia menyebut akan ada partai peserta pemilu yang ikut menjadi Pemohon.
Sejumlah figur publik dengan kredibilitas dan moralitas tinggi juga disebut akan memperjuangkan persoalan konstitusi ini.
Denny menyoroti syarat pendidikan minimum bagi calon wakil presiden yang menjadi dasar dari rencana gugatan.
Jika terbukti tidak menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan.
Konsekuensi hukum yang diharapkan bukan sekadar administratif, melainkan pembatalan sebagai calon wakil presiden.
Namun, klaim mengenai status pendidikan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan resmi.
Denny memperkirakan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi hanya membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja.
Durasi singkat tersebut menjadi alasan utama mengapa jalur sengketa dipilih ketimbang mekanisme pemakzulan.
Ia berharap publik memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa keabsahan syarat pendidikan tersebut.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






