Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan potensi dana sosial keagamaan yang belum tergarap secara maksimal.

Besaran dana tersebut berasal dari fidyah atau denda bagi umat Islam yang tidak mampu berpuasa saat Ramadan.

Potensi dana dari masyarakat yang tidak berpuasa karena faktor usia lanjut maupun sakit diproyeksikan mencapai Rp3 triliun per tahun.

Angka Rp3 triliun ini diperoleh dengan perkiraan 10 persen umat Islam di Indonesia tidak berpuasa saat Ramadan.

Nasaruddin mengasumsikan besaran fidyah adalah Rp50 ribu per hari dikalikan 30 hari puasa dan dikalikan populasi umat Islam.

Potensi tersebut disampaikan saat membahas rencana pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat di kantor Kemenko Perekonomian.

Selain karena usia atau sakit, Menag juga menyoroti potensi denda dari pelanggaran puasa seperti berhubungan suami istri di siang hari.

Potensi dana dari denda pelanggaran tersebut diklaim cukup besar dan mencapai kisaran Rp500 miliar.

Menag menilai instrumen lain seperti kurban, akikah, dan pembayaran dam haji juga memiliki perputaran ekonomi yang fantastis.

Nilai hewan kurban setiap perayaan Iduladha ditaksir tembus Rp32 triliun secara nasional.

Adapun potensi dana akikah berdasarkan data angka kelahiran anak dari Badan Pusat Statistik diperkirakan mencapai Rp30 triliun.

Kewajiban pembayaran dam sekitar 220 ribu jemaah haji juga memiliki potensi dana yang bisa dihimpun mencapai Rp1 triliun.

Lembaga Pemberdayaan Dana Umat rencananya akan mengintegrasikan berbagai institusi pengelola dana keagamaan yang sudah ada.

Institusi tersebut meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.