Masyarakat Indonesia berpotensi bisa berpindah layanan operator seluler tanpa harus kehilangan nomor telepon lama mereka.

Wacana perubahan aturan telekomunikasi tersebut saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui mekanisme uji materi.

Seorang akademisi sekaligus Vice Chairman Computer Security Incident Response Team mengajukan pengujian sejumlah pasal.

Pasal yang diuji termuat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah mengalami perubahan.

Perubahan regulasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.

Pokok permohonan menyoroti ketiadaan jaminan hukum efektif bagi pengguna telekomunikasi untuk mempertahankan nomor seluler saat pindah operator.

Sistem mempertahankan nomor tersebut secara global dikenal dengan istilah mobile number portability atau MNP.

Nomor handphone saat ini sudah terhubung secara krusial dengan berbagai layanan penting seperti perbankan seluler dan aplikasi perpesanan.

Dalam lingkup ekonomi digital, nomor telepon berfungsi ganda sebagai sarana autentikasi, pemulihan akun, hingga akses layanan publik.

Penggantian nomor lama dinilai mendatangkan biaya perpindahan yang cukup tinggi bagi pengguna.

Pengguna harus memperbarui data akun, menghubungi relasi bisnis, hingga menanggung risiko terputusnya akses penting.

Sejumlah negara di luar negeri tercatat telah menerapkan sistem MNP secara efektif bagi masyarakat mereka.

Negara-negara yang sudah mengadopsi sistem ini meliputi Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Australia, serta Jepang.

Mahkamah Konstitusi belum mengambil keputusan final terkait permohonan penerapan MNP di Indonesia.

Pemohon meminta pemerintah memberlakukan sistem tersebut paling lambat dua belas bulan jika permohonan dikabulkan.

Agenda persidangan masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan di lembaga peradilan tersebut.

Mahkamah Konstitusi menilai berkas permohonan belum sepenuhnya sesuai format dan memberikan waktu empat belas hari untuk perbaikan.