Luasan lahan yang menjadi sorotan tidaklah kecil. Saiful Bahri merinci bahwa PT PSMI diduga melakukan pembukaan lahan perkebunan seluas 1.268 hektare untuk penanaman tebu di kawasan yang beririsan dengan lahan milik Inhutani tersebut.

"Peristiwa pidana yang dilakukan PT PSMI, yakni melakukan penanaman perkebunan tebu di kawasan PT Inhutani V Lampung, telah melawan hukum," tegas Saiful dengan nada serius.

Alih fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan komersial tanpa izin yang sah tidak hanya melanggar undang-undang kehutanan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem lokal, mengancam keanekaragaman hayati, dan memicu konflik agraria di tingkat masyarakat sekitar.

Penyitaan Dokumen dan Upaya Menghitung Kerugian Negara

Untuk memperkuat konstruksi hukum, tim penyidik Jampidsus tidak hanya bergantung pada keterangan lisan. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyitaan dokumen-dokumen krusial yang berkaitan dengan operasional PT PSMI dan perizinan di lokasi tersebut. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah untuk melacak aliran dana, keputusan korporasi, dan pihak-pihak yang memberikan fasilitas atas dugaan pelanggaran ini.

Selain itu, aspek kerugian negara menjadi fokus utama dalam penyidikan tahap ini. Saiful Bahri menjelaskan bahwa tim penyidik telah mengajukan permintaan perhitungan kepada ahli untuk menilai seberapa besar dampak finansial yang diderita oleh negara akibat aksi ilegal tersebut.

"Serta telah melakukan permintaan perhitungan kepada ahli terkait kerugian negara yang timbul," jelasnya.

Perhitungan ini biasanya melibatkan ahli forensik akuntansi, ahli kehutanan, dan ahli lingkungan hidup untuk menilai tidak hanya kerugian materiil langsung, tetapi juga kerugian ekologis jangka panjang yang sulit dipulihkan.