Langkah tegas dalam penegakan hukum lingkungan kembali ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Lembaga penegak hukum ini resmi mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan tebu oleh PT PSMI. Kasus yang berpusat di areal PT Inhutani V, Provinsi Lampung, ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, namun kini ditarik ke tingkat pusat untuk pendalaman yang lebih komprehensif.

Pengambilalihan kasus ini menandakan seriusnya negara dalam menindak dugaan pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta kerusakan ekologis di salah satu wilayah hutan strategis di Sumatera.

Pengambilalihan Wewenang dan Strategi Penyidikan Jampidsus

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengonfirmasi pengambilalihan kasus tersebut dalam sebuah keterangan pers yang digelar di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).

Menurut Saiful, keputusan ini diambil guna memastikan proses penyidikan berjalan lebih optimal, mengingat kompleksitas dan dimensi kasus yang melibatkan lahan hutan negara.

"Bahwa sampai dengan saat ini, tim penyidik pada Jampidsus telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi untuk mengungkap fakta hukum di lapangan," ujar Saiful Bahri.

Langkah pengambilalihan kasus dari Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Agung bukan hal yang asing dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan ketika suatu kasus memiliki dampak yang luas, melibatkan jaringan yang kompleks, atau memerlukan koordinasi lintas lembaga yang lebih kuat di tingkat pusat.

Modus Operandi: Dugaan Alih Fungsi Lahan Ilegal Seluas 1.268 Hektare

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PT PSMI diduga kuat melakukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan secara ilegal. Modus yang diduga dilakukan adalah penanaman tebu di atas kawasan hutan yang secara hukum merupakan hak pengelolaan PT Inhutani V, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kehutanan.