Pertamina Patra Niaga mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana penerapan kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak dengan syarat menunjukkan STNK.

Perusahaan pelat merah tersebut menegaskan bahwa kewajiban memperlihatkan STNK di SPBU bukanlah sebuah kebijakan nasional yang berlaku umum.

Mekanisme pengawasan tersebut sebelumnya hanya dirancang sebagai rencana uji coba yang bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan saja.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan bahwa pembatalan ini merupakan respons langsung terhadap keresahan masyarakat.

Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan serta kesalahpahaman yang sempat berdampak secara nasional.

Pertamina meminta jajaran Regional Sumatera Bagian Selatan untuk segera menghentikan serta membatalkan implementasi mekanisme pengawasan tersebut.

Ke depan, setiap kebijakan penyaluran energi kepada masyarakat dipastikan akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama regulator terkait.

Koordinasi tersebut melibatkan BPH Migas, pemerintah daerah setempat, serta para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tetap difokuskan agar benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, perusahaan telah melakukan pembinaan ketat kepada lebih dari 900 SPBU operasional.

Sanksi tegas mulai dari surat peringatan tertulis hingga pemutusan hubungan usaha disiapkan bagi lembaga penyalur yang melanggar.

Selain pengawasan langsung di lapangan, optimalisasi penggunaan QR Code Subsidi Tepat pada aplikasi MyPertamina terus diperkuat.