Pemerintah belum melakukan penghitungan khusus mengenai dampak ekonomi akibat erupsi gunung api yang terjadi baru-baru ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gangguan terhadap perekonomian diperkirakan tidak terlalu signifikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (7/9/2026).

Menurutnya, durasi erupsi yang berlangsung singkat menjadi alasan utama mengapa dampaknya dinilai masih dalam batas wajar.

Ia menyebutkan bahwa kondisi debu vulkanik yang tidak terlalu tebal juga turut memengaruhi skala gangguan.

Purbaya lantas membandingkan situasi saat ini dengan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan NTT.

Skala kerugian ekonomi dari erupsi terkini diyakini jauh lebih kecil dibandingkan bencana di wilayah-wilayah tersebut.

Kendati demikian, pihak kementerian tetap memantau perkembangan aktivitas vulkanik secara berkala untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

Terkait kemungkinan stimulus ekonomi khusus, pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut belum disiapkan.

Meskipun demikian, Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan penuh untuk mengalirkan dana penanganan jika lembaganya dihubungi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipersilakan mengajukan permohonan dana apabila membutuhkan dukungan anggaran di lapangan.

Purbaya menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan penanganan darurat akan diupayakan secara maksimal oleh pihak pemerintah.

Namun, pengajuan anggaran wajib disertai dengan dasar perhitungan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pemerintah berjanji tidak akan mempersulit proses pencairan dana selama rincian perhitungan yang disampaikan masuk akal.