Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual untuk membahas penanganan bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Dalam arahannya, kepala negara memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk menindak korporasi yang menjadi dalang karhutla.

Tindakan tegas berupa pencabutan seluruh perizinan serta Hak Guna Usaha akan segera diberlakukan kepada perusahaan yang terbukti melanggar.

Menurut presiden, tindakan pembakaran yang dilakukan oleh pihak korporasi tersebut sudah melampaui batas kewajaran.

Pemerintah juga meminta agar daftar nama perusahaan yang sedang diproses hukum segera diserahkan untuk ditindaklanjuti kementerian terkait.

Selain itu, kejanggalan muncul ketika area yang baru saja terbakar langsung berubah menjadi lahan perkebunan sawit dalam waktu singkat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihaknya sedang memproses sejumlah perusahaan di Kalimantan dan Sumatra.

Sejumlah laporan polisi telah ditindaklanjuti dengan menetapkan ratusan tersangka yang sengaja melakukan pembakaran demi pembukaan lahan.

Sebagian pelaku lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti lalai hingga memicu area hutan dan lahan ikut terbakar.

Pemerintah juga menangguhkan izin pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal mengingat situasi musim kemarau panjang ekstrem.

Aparat penegak hukum bersama prajurit TNI diterjunkan langsung ke lapangan guna mengedukasi warga terkait aturan pembukaan lahan.

Langkah Tegas Penegakan Hukum dan Sanksi Pelanggaran

Presiden meminta agar daftar perusahaan, baik yang berjumlah delapan maupun delapan belas, segera diserahkan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, hingga Satgas PKH. Temuan di lapangan menunjukkan alih fungsi lahan pascakebakaran menjadi kebun sawit mengindikasikan adanya kesengajaan korporasi.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia mencatat ratusan laporan terkait karhutla dengan puluhan hingga ratusan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mayoritas pelaku terbukti sengaja membakar untuk pembukaan lahan, sementara sisanya karena kelalaian.

Kepolisian bersama TNI juga mengawasi penangguhan aturan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal selama musim kemarau ekstrem demi mencegah meluasnya bencana.