Politikus Partai Gerindra Habiburokhman menceritakan pengalamannya ketika berada di luar pemerintahan pada masa lalu.

Anak buah Prabowo Subianto tersebut mengaku pernah merasakan beratnya menjadi oposisi saat berhadapan langsung dengan kekuasaan.

Ia menyebut situasi tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana regulasi hukum diterapkan di tengah masyarakat.

Pengalaman masa lalu itu kini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi anggota dewan dalam membahas rancangan aturan.

Salah satu aturan yang disoroti adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang memiliki potensi kekuatan sangat besar.

Habiburokhman secara terbuka mengungkapkan bahwa rasa sakit yang dialami oposisi terjadi ketika aturan hukum bergeser fungsi.

Menurut dia, aturan hukum sering kali berubah wujud menjadi alat politik serta instrumen kekuasaan bagi pihak yang sedang memegang kendali.

Kondisi tersebut membuatnya menyadari bahwa instrumen hukum tidak boleh dirancang sekadar untuk memenuhi kepentingan politik sesaat.

Posisi politik dapat berputar sewaktu-waktu dan pihak yang memegang kekuasaan hari ini bisa saja berada di luar pemerintahan.

Sebaliknya, kelompok oposisi yang berseberangan juga berpeluang untuk berganti posisi menjadi penguasa negara.

Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang inilah yang terus dipikirkan secara mendalam oleh para legislator.

Anggota dewan harus memastikan undang-undang tidak dipakai oleh penguasa masa depan untuk melanggengkan kekuasaan.

Pihak pembentuk undang-undang wajib melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat biasa yang berada di posisi lemah.

Perspektif tersebut dinilai krusial agar hukum tetap berada pada jalur yang adil dan tidak melenceng dari tujuan.

Batasan yang jelas antara kekuasaan dan instrumen hukum mutlak diperlukan untuk melindungi seluruh elemen masyarakat.