Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyelesaian terhadap 187 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan hingga 31 Agustus 2026.

Langkah penegakan hukum ini dijalankan guna memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan pelaku industri.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan rincian tersebut dalam konferensi pers asesmen sektor jasa keuangan.

Dari total keseluruhan perkara yang rampung disidik, sebagian besar penanganan kasus bersumber dari sektor perbankan.

Jumlah perkara perbankan yang telah diselesaikan penyidik OJK mencapai 148 kasus atau mencakup sekitar 79%.

Selain itu, terdapat 9 perkara yang berasal dari sektor pasar modal dalam periode penanganan yang sama.

Penyidik juga merampungkan 25 perkara di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya menyumbang 5 perkara.

Dari total 187 perkara yang selesai ditangani, sebanyak 164 perkara telah mendapatkan putusan dari pengadilan.

Sebanyak 158 perkara dari putusan tersebut bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Sementara itu, sisa perkara lainnya masih melalui proses hukum lanjutan di tingkat peradilan.

Tercatat ada empat perkara yang saat ini masih berada dalam tahapan upaya banding.

Selain banding, sebanyak dua perkara lainnya masih mengikuti proses hukum pada tahap kasasi.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan fungsi penyidikan demi menjaga stabilitas industri keuangan.