Ketua Komisi III DPR secara terbuka menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini jauh lebih demokratis dibandingkan masa sebelumnya.

Menurutnya, gejala menjadikan hukum sebagai instrumen politik kini jauh lebih ringan daripada era kepemimpinan yang lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Senin.

Pembahasan mengenai kondisi demokrasi ini mengemuka ketika dewan mendiskusikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang masih menjadi sorotan.

Ia mengaku memiliki pengalaman berada di luar pemerintahan sebelum akhirnya bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan.

Pengalaman tersebut membuatnya pernah merasakan langsung rasa sakit ketika hukum digunakan oleh penguasa untuk kepentingan politik.

Kondisi itu menjadi alasan mengapa dirinya merasa sangat berhati-hati dalam membahas aturan perampasan aset.

DPR harus memikirkan kemungkinan ketika undang-undang tersebut kelak digunakan oleh orang yang berkuasa di masa depan.

Aturan yang disusun untuk memberantas kejahatan dikhawatirkan dapat berubah menjadi senjata politik jika kekuasaan berganti.

Oleh karena itu, posisi pembuat undang-undang harus mampu melihat aturan dari sudut pandang masyarakat biasa maupun kelompok oposisi.

Dilema dalam pembahasan RUU tersebut menunjukkan betapa besar perlunya pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan negara.

Komisi III DPR memandang kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan ini wajib dipikirkan sejak awal penyusunan regulasi.