Eks pejabat Kementerian Perhubungan diduga meminta komitmen fee sebesar lima persen kepada perusahaan yang dimenangkan dalam proyek pekerjaan.

Proyek tersebut merupakan pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.

Tarif lima persen dari nilai kontrak pengadaan itu disampaikan oleh Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Fakta tersebut terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap PT KA Properti Manajemen yang dibacakan dalam persidangan.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara yang mendera anak usaha pelat merah perkeretaapian ini merupakan tindak lanjut atas perbuatan rasuah Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama.

Dalam konstruksi perkara yang diuraikan jaksa, permintaan fee lima persen disampaikan Harno dalam pertemuan di Kantor Direktorat Prasarana DJKA.

Pertemuan yang berlangsung di Gambir, Jakarta Pusat, tersebut dilaksanakan pada Desember tahun 2021 dan dihadiri oleh Yoseph beserta jajarannya.

Agenda pertemuan itu mulanya membahas realisasi pembayaran penanganan banjir Lemah Abang serta rencana menjadikan terdakwa sebagai badan usaha prasarana.

Namun, Harno menyatakan pembayaran tersebut belum bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Harno lho yang menginformasikan bahwa pada tahun 2022 akan ada proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera.

Pekerjaan perbaikan jalur tersebut nantinya akan diberikan langsung kepada pihak terdakwa.

Untuk teknis pelaksanaan dan mengatur pelelangan, Harno mengarahkan perwakilan terdakwa berkoordinasi dengan Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen.