Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan melontarkan kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa ukuran kepemimpinan usia muda tidak cukup hanya dilihat dari faktor umur semata.

Sikap dalam merespons berbagai persoalan serta keberpihakan kepada rakyat dinilai jauh lebih penting bagi pejabat publik.

Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah diskusi terbuka.

Pihaknya secara terbuka menyarankan agar Gibran mengundurkan diri jika dirasa tidak cakap mewakili anak muda.

Pernyataan itu muncul dalam rangkaian diskusi yang membahas evaluasi terhadap sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo.

BEM SI menilai pemerintahan sebelumnya telah gagal dalam menjaga esensi demokrasi serta konstitusi di Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi.

Selain itu, mereka juga menyoroti praktik autocratic legalism serta persoalan etika dalam penyelenggaraan negara.

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 turut dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

Sebelum diskusi ini, BEM SI Kerakyatan telah melakukan berbagai aksi simbolik sebagai bentuk pengawalan purna tugas.

Aksi tersebut mencakup pemberian rapor merah hingga pelepasan ratusan tikus di depan Gedung DPR RI.

Berbagai aksi simbolik duka cita untuk kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas juga turut disuarakan untuk menuntut pertanggungjawaban.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa Jokowi harus diadili atas segala residu politik serta jejak buruk pemerintahan yang ditinggalkan.